biker-vs-moge-er
biker-vs-moge-er

Mas bro sekalian, panjang sekal buntut acara moge di Joga. Setelah pencegatan yang dilakukan Elanto, lalu dapat tanggapan dari kepolisian Jogja, dan kemudian oleh Kapolri pak Badrodin Haiti yang menyatakan bahwa tindakan tersebut sesuai aturan dan tidak melanggar hukum, namun belakangan justru ada statmen yang sebalinya dari Sekretariat Kabinet RI menyimpulkan bahwa pengawalan oleh polisi pada rombongan HD melanggar hukum. Menurut Setkab konvoi sepeda motor tersebut tidak termasuk dalam kategori pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan.

Situs setkab.go.id memuat statmen Asisten Deputi II Kedeputian Politik, Hukum, dan Keamanan Setkab RI, bahwa Pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, konvoi dan atau kendaraan yang digolongkan mendapat hak utama lalu lintas dimaksudkan untuk kepentingan tertentu yang dalam penjelasannya diketahui bahwa kepentingan tertentu itu adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam. Jadi bukan kepentingan moge, alamak!

pasal lalulintas
pasal-lalulintas

Dalam situs tersebut yang kemudian juga dikutip KOMPAS secara gamblang menyebutkan bahwa:

…………Tindakan pengawalan oleh voorijder petugas Kepolisian dalam peristiwa yang terjadi di Sleman merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 134 huruf g UU Nomor 22 Tahun 2009 sebab konvoi motor Harley Davidson tidak termasuk sebagai Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan……….

Maka hal ini bertentangan dengan apa yang dijelaskan Divisi Humas Polri ataupun statmen pak Badrodi berikut:

“…..Ini berarti dapat saja konvoi motor gede (moge) meminta pengawalan polisi jika memang dirasa hal tersebut untuk keamanan lalu lintas, baik kendaraan yang melakukan konvoi ataupun kendaraan lain di sekitarnya……….

Menurut Setkab Pasal 134 huruf g itu memberi kebebasan bagi polisi untuk memaknai frasa “kepentingan tertentu” di luar contoh kepentingan yang disebutkan di atas yakni untuk pengawalan moge. Namun anggapan Setkab tafsir itu lemah. Dan selanjutnya Setkab mengimbau agar polisi tidak melakukan pengawalan terhadap konvoi, dan bila tetap ada pengawalan, harus tidak menggunakan lampu isyarat atau sirene, dan mematuhi peraturan atau rambu-rambu lalu lintas yang berlaku.

Wah beda ini!