Sedikit Pertanyaan dari Penyadang Disabilitas, Akankah Modifnya Kena Pasal 24 Juta?

Masih seputar heboh modif motor dengan denda maksimal 24 juta gan, bawasanya modif merubah fungsi harus izin dulu dan kalau tidak bisa kena denda maksimal 24 jut Rupiah. Nh, sedikit pertanyaan yang disampaiaknakun FB Bang Broow tentang bagaimana untuk modif untuk rekan-rekan atau suadara-saudar kita yang penyandang disabilitas atau kita kenal dengan istilah maaf <cacat> yang mulanya roda 2 kini menjadi roda 3? Yuk kita bahsa berbagai halnya gan.

Dibilang Melanggar Ya Melanggar, Tapi….

Pertama kita llihat beberapa aturan ini gan:

• Pasal 50 ayat (1) UU No. 22/2009: Setiap kendaraan yang sudah dilakukan modifikasi dengan mengakibatkan perubahan tipe maka diwajibkan untuk dilakukan pengujian fisik untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
• Modifikasi motor bisa dikatakan bakal melanggar UU jika tidak di-Uji Tipe: yakni dengan merubah spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor. Pasal 1 angka 12 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (“PP No. 55/2012”).

Nah, yang disebut dengan mengubah Spek, Dimensi, Mesin, dan Daya Angkut ternyata SUDAH DIATUR di bagian penjelasan pasal 131 huruf e PP 55/2012sebagai berikut:

• Mengubah dimensi: merubah ukuran sumbu dan konstruksi Kendaraan Bermotor. Pasal 54 PP 55/2012 mengatur sampai ke milimeter maksimum. Dalam bagian penjelasan kendaraan hanya boleh ditambah dimensinya 50 mm ke kiri atau ke kanan.
• Mengubah Spec mesin: ganti mesin dengan tipe yang berbeda dari TPT atau merubah kapasitas mesin yang dikenal dengan bore-up.
• Mengubah daya angkut yakni menambah jarak/merubah material sumbu kendaraan untuk memperbesar daya angkut kendaraan.

Selain pasal di atas ada lho sedikit yang tidak masuk kategori wajib UJI TIPE namun tetap melanggar UU bila:

• Membahayakan keselamatan pengguna jalan atau berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
• Pasal 50 ayat (2) UU No. 22/2009. Menyebabkan kendaraan jadi tidak ‘laik jalan’. Cek juga pasal 48 UU 22/2009.

Tapinya nih gan:

Dimodif roda 3 akankah membahayakan pengguna jalain lain? Nampaknya belum tentu gan, lalau akankah mnyebabkan kendaraan tidak laik jalan?Nggak juga gan, kan teteplaik jalan. Lalau pertanyaan teakhir, pernahkah melihat polisi menilang pengendara roda 3 penyandang disabilitas, sejujurnya James Bons belum pernah. So ya bagaimanapun juga, pak polisi juga punya sisi humanis lah gan, husnuzan aja.

Kenyataan di Lapangan Bengkel Modif Untuk Penyandang Disabilitas vs Bengkel untuk Upgrade Perform

Membandingkan bengkel modif untuk penyandang disabilitas dengan bengkel modif untuk balap sungguh jauh beda gan. James Bons belum pernah dengar cerita modifikator motor jadi roda 3 untuk penyandang disabilitas ini digrebeg oleh polisi. Sebaliknya James Bons sering denger bengkel untuk modfi speed dan power digrebeg polisi, karena pertama jelass modif untuk speed kalau tidak izin, ya jelas melanggar, lalu tak jarang bengkel beginian berhubungan dengan kasus balap liar, dan ada pula yang berhubungan dengan kasus curanmor.

Salah satu contoh adalah bengkel milik Budiyanto yang hingga kini aman-aman saja, bukan hanya mengubah tampilan fisik roda itu, tapi bahkan merombak tata fungsinya agar memudahkan dipakai penyandang disabilitas. Bernama ‘Morodadi’ bengkel yang terletak di Bangsren Alastuwo, Kebakkramat, Jawa Tengah, dekat Solo inilah tempat Budiyanto memodifikasi sepeda motor standar menjadi layak dikendarai kalangan berkebutuhan khusus. Aman saja, padahal dia sudah beroprasi sejak 2002.

Lain halnya dengan bengkel balap, apalagi yang setting balap liar, ruwed urusannya, ya memang melanggar dan jadi target operasi polisi. James Bons pernah melihat di depan mata bengkel meracik upgrade perform digrebeg polisi, ya itu gan kabarnya terkait dengan kasus balap liar, atau curanmor. James Bons juga punya seorang teman yang mantan joki pembalap liar, dan dia jago banget setting motor untuk balap liar, ya itu operasinya seperti kucig-kucingan dengan polisi.

Ada Kebijakan Polisi Yang Mengatur

Bercermin pada bengkel milik Budiyanto di atas, ternyata ia kini mulai menerapkan standardisasi sepeda motor penyandang disabilitas yang diterapkan Polda Jawa Tengah. Kalau melihat aturan maksimal modif ke kiri dan atau ke kanan seperti aturan pasal di atas adalah maksimal 50 cm. Nah kabarnya aturan keamanan di jalan raya, kendaraan modifikasi itu maksimal berukuran lebar 80 sentimeter dan ukuran panjang tak boleh lebih dari 1 meter, itu menilik pada aturan di Jateng menurut link ini. Artinya ada kebijakan pihak polisi gan.

Nah, bagaimana menurut agan sekalian?